PKS tentu bukan partai tanpa kesalahan. Mengatakan sebaliknya adalah kebohongan pulak, menyebut kesalahannya kecil saja sudah naif. PKS berisi manusia, dan manusia selalu punya cacat. Itu normal.
Yang tidak normal justru fakta PKS dinobatkan sebagai partai dengan indeks integritas tertinggi, sementara kualitas politik nasional tetap memprihatinkan. Artinya sederhana kalau yang terbaik saja masih penuh cela, bisa dibayangkan kondisi partai lain.
Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 kembali menempatkan PKS di posisi teratas. Tahun sebelumnya juga demikian. Nilainya bahkan meningkat dan jauh di atas rata-rata nasional. Ini bukan keajaiban, tapi hasil konsistensi: minim kasus korupsi, tata kelola relatif rapi, dan kaderisasi yang terjaga. Bukan tanpa kekurangan, tapi paling mending di antara yang lain.
Masalahnya, integritas ternyata tidak laku di pasar pemilu.
Buktinya jelas. Sepanjang sejarah pemilu, PKS tak pernah masuk tiga besar. Prestasi tertingginya hanya peringkat empat, itu pun sudah lama. Pemilu terakhir? Posisi enam. Sementara partai dengan daftar panjang kasus korupsi justru langganan juara.
Ini membongkar kebohongan besar demokrasi kita: pemilih tidak menghukum kebusukan, dan tidak memberi ganjaran pada integritas.
Lalu apa yang dipilih pemilih? Jangan berputar-putar, uang dan popularitas. Pemilu 2024 bahkan disebut banyak orang sebagai yang paling brutal sejak reformasi. Politik gagasan kalah oleh amplop. Kerja bertahun-tahun kalah oleh transaksi subuh.
Kisah caleg PKS di Cilegon yang bantuannya tenggelam oleh
“serangan fajar” hanyalah satu contoh. Contoh kecil dari penyakit besar bernama demokrasi transaksional.
Baca Berita Terkait : https://bengkulu.tribunnews.com/2024/03/18/viral-kisah-caleg-pks-bantu-air-4-tahun-rp-24-juta-per-tahun-dikalahkan-serangan-fajar-rp-20-ribu?page=3&s=paging_new
Ironisnya, partai yang berintegritas justru menanggung risiko lebih besar. Pada kain putih, satu titik hitam tampak seperti dosa besar. Sementara pada kain hitam, noda sebanyak apa pun dianggap wajar. PKS merasakan itu. Satu keputusan politik dianggap pengkhianatan moral, lalu dihukum secara kolektif.
Pilkada 2024 memberi pelajaran pahit. Tidak mengusung figur tertentu, PKS langsung dicap kehilangan integritas. Hukuman datang di berbagai daerah, termasuk Depok. Setelah itu apa yang terjadi? Program kesehatan hilang, santunan kematian lenyap, pembangunan masjid dibatalkan. Warganya yang rugi, bukan elite partai.
Namun sejauh ini PKS belum menurunkan standarnya. Nilai integritasnya justru naik. Pernyataan elite partainya menegaskan bahwa tata kelola dan integritas tetap dijaga, meski tidak selalu berbuah elektabilitas.
Di titik ini, persoalannya bukan lagi pada PKS. Persoalannya ada pada kita sebagai pemilih dan pada sistem politik yang kita biarkan busuk.
Selama integritas kalah oleh uang, partai paling bersih pun akan tetap berada di pinggir lapangan—sementara yang kotor terus memegang piala.
PKS unggul bukan karena suci, tapi karena punya sistem. Dan di negeri ini, sistem yang rapi sering kalah oleh popularitas, pemodal, dan transaksi.
Berita Nasional : https://www.detik.com/bali/berita/d-8351161/pks-dapat-indeks-integritas-parpol-tertinggi
